Tugas Kelompok Ekonomi Koperasi

KOPERASI SEKOLAH CINDERA MATA

LOGO GUNADARAMA

DI SUSUN OLEH :

ANITA FANTASTIKA                                 (11213094)

BAYU ANDILLA YUANDA PUTRA         (11213655)

DEVITA RAHMA PUTRI                           (12213275)

FITRI CHOIRUNNISA                               (13213537)

MEILANI DWIATISUSILO                       (15213412)

MITHA SULISTIA ANGGRAINY             (15213518)

NUR ALFIYANI                                           (16213587)

NOVITA SITUMORANG                           (16213565)

SRI AYU OKTAVIANI                                (18213613)

VIVID VINDANA                                        (19213180)

KELAS : 2EA22

DOSEN : SARAH WIDIA RAHMARINI

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDY MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015


Koperasi sebagai Soko Guru Indonesia memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi simpan pinjam.

Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai koperasi yang berada di Jl. Komplek Perumahan Harapan Indah Blok JF, Bekasi Barat. Koperasi ini terletak didalam Sekolah Cindera Mata.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada salah satu pengurus Koperasi Cindera Mata :

1.    Sejak tahun berapa Koperasi Cindera Mata berdiri?

Jawab : Koperasi Cindera Mata didirikan sejak tahun 1993.

2.    Koperasi Cindera Mata bergerak pada bidang apa ?

Jawab : Koperasi Cindera Mata bergerak pada bidang simpan pinjam.

3.    Apa tujuan berdirinya Koperasi Cindera Mata?

Jawab : Tujuan dari berdirinya Koperasi Cindera Mata adalah sebagai berikut :

 –  Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

 –  Meningkatkan daya beli anggota terhadap barang atau jasa.

 –  Mempererat tali silahturahmi untuk anggota koperasi.

4.    Bagaimana cara untuk menjadi anggota ?

Jawab : Anggota bersifat sukarela. Jika ingin mendaftar, menyetarakan simpanan pokok, simpanan wajib, bersedia mentaati AD (Anggaran Dasar) atau ART koperasi dan merupakan orang yang bekerja di lingkungan koperasi karena simpanan wajib di bayar melalui potongan wajib.

5.    Berapa jumlah anggota saat ini?

Jawab : Ada 85 orang yang terdiri dari guru dan karyawan sekolah.

6.    Bagaimana struktur Koperasi Cindera Mata?

Jawab :

7.    Berapa tahun sekali terjadi pergantian struktur?

Jawab : Pergantian struktur pada Koperasi Cindera Mata terjadi setiap 3 tahun sekali.

8.    Berapa simpanan wajibnya?

Jawab : Simpanan Pokok merupakan iuran yang dibayarkan pada saat orang tersebut ingin menjadi anggota koperasi sebesar Rp. 60.000,- . Sedangkan Simpanan Wajib merupakan iuran wajib yang dibayarkan pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan rapat para anggota yaitu sebesar Rp. 15.000,-/bulan.

9.    Berapa keuntungan yang di dapat dari Koperasi Cindera Mata?

Jawab : Rata-rata perbulan SHU sebesar Rp. 15.875.000,-

10.  Berapa total SHU saat ini?

Jawab : Jumlah totalnya Rp. 131.000.000,-

11.  Bagaimana sistem pembagian SHU di Koperasi Cindera Mata?

Jawab :

Untuk Jasa Modal 40% x SHU perbulan

=40% x Rp. 15.875.000,-

=Rp. 6.350.000,-

Untuk Jasa Usaha 35% x SHU perbulan

=35% x Rp. 15.875.000,-

=Rp. 5.556.250,-

Untuk Pengurus 25% x SHU perbulan

=25% x Rp. 15.875.000,-

=Rp. 3.968.750,-

12.  Berapa plafon batas kredit maksimal?

Jawab : Plafon maksimal kredit yang diperbolehkan sebesar Rp. 5.000.000,-

13.  Berapa lama maksimal angsuran?

Jawab : Maksimal angsuran adalah selama 10x angsuran.

14.  Berapa bunga yang di kenakan untuk kredit?

Jawab : Fix Cost 1% dari jumlah angsuran yang dibayar.

15.  Bagaimana cara pembayaran kreditnya?

Jawab : Kredit diangsur setiap bulan dengan cara dipotong sesuai jumlah per angsuran dari gaji.

16.  Kendala apa saja dalam menjalankan koperasi ini?

Jawab : Secara umum kendala yang dihadapi tidak ada tetapi demi peningkatan kesejahteraan, jika ingin berbadan hukum harus bayar mahal baik ke notaris maupun ke dirjen koperasi minimal Rp. 5.000.000,-.

Jadi kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan dengan Koperasi Cindera Mata adalah bahwa koperasi tersebut sudah ada sejak berdirinya sekolah Cindera Mata pada tahun 1993, koperasi tersebut memiliki peran yang cukup besar untuk masyarakat maupun lingkungan sekolah mencakup seluruh warga sekolahnya yaitu mensejahterahkan serta mempererat silahturahmi. Di koperasi ini terdapat iuran yang dibayar setiap bulan sekali sebesar Rp. 15.000,-. Dan iuran yang dibayar apabila ingin masuk dalam anggota koperasi yaitu sebesar Rp. 60.000,-.

Iklan

Permintaan dan Penawaran

D = DEMAND = Permintaan

S = SUPPLY = Penawaran

P = PRICE = Harga

Q = QUANTITY = Jumlah barang

Oke tanpa buang buang waktu, yuk langsung perhatikan, akan saya bahas sedikit mengenai permintaan dan penawaran itu sendiri..


PERMINTAAN

Permintaan adalah jumlah barang yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu.

Faktor faktor yang mempengaruhi permintaan :

Harga barang itu sendiri
Harga barang lain
Tingkat pendapatan perkapita
Perkiraan harga dimasa mendatang
Usaha produsen meningkatkan penjualan
Selera / Kebiasaan konsumen
Distribusi pendapatan
Jumlah penduduk
Banyaknya kebutuhan konsumen

Hukum permintaan : ( P ↑ Q ↓ ; P ↓ Q ↑ )

Artinya semakin tinggi P (harga barang) maka Q (permintaan) akan barang tersebut semakin turun. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah P (harga barang) maka Q (permintaan) akan barang tersebut semakin meningkat.

Contoh : Pada saat harga gula Rp 5000/kg, permintaan akan gula tersebut sebanyak 500 kg. Tetapi pada saat harga gula Rp 4500/kg, permintaan akan gula tersebut sebanyak 750 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga adalah penentu yang paling mempengaruhi dalam adanya proses permintaan.


PENAWARAN

Penawaran adalah Jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu.

Faktor faktor yang mempengaruhi penawaran :

Harga barang itu sendiri
Harga barang lain
Perbedaan faktor produksi
Tujuan perusahaan
Usaha produsen meningkatkan penawaran
Teknologi produksi
Jumlah pendapatan
Biaya produk yang dihasilkan

Hukum penawaran : ( P ↑ Q ↑ ; P ↓ Q ↓ )

Artinya Semakin tinggi harga barang, maka penawaran akan barang tersebut semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, maka penawaran akan barang tersebut juga akan turun.

Tugas 2 Softskill Ekonomi Koperasi, Koperasi, nasib mu kini diambang ada dan tiada..

NAMA : ANITA FANTASTIKA

NPM / KELAS : 11213094 / 2EA22

DOSEN : SARAH WIDIA RAHMARINI

PERMASALAHAN

1. Bagaimana nasib keberadaan dan peran koperasi saat ini di Indonesia ?

2. Apa solusi, saran dan kebijakan pemerintah akan nasib keberadaan koperasi saat ini ?

ANALISA

1. Bagaimana nasib keberadaan dan peran koperasi saat ini di Indonesia ?

Peran koperasi sebagai struktur penopang utama ekonomi kerakyatan semakin tertinggal. Pada saat ini koperasi Indonesia seperti hidup segan mati tak mau. Mengapa dikatakan hidup segan mati tak mau? Pada dasarnya koperasi lebih menguntungkan dibandingkan badan usaha lainnya. Hal ini bisa dilihat dari prinsip dan konsepnya yang sudah sangat bagus, namun nyatanya koperasi malah semakin pudar hingga di level pedesaan.

Dizaman sekarang ini mungkin orang tidak terlalu mengenal koperasi. Yang kebanyakan orang tahu, koperasi merupakan tempat untuk simpan dan pinjam juga untuk menjual peralatan sekolah, seperti yang ada di SMP dan SMA. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha.  Koperasi memiliki anggota yang setiap anggotanya merupakan bagian dari kepemilikan koperasi. Pada mulanya koperasi didirikan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat, yang ketika itu sedang terlilit hutang dari lintah darat. Sehingga adanya koperasi saat itu sangat membantu menyelesaikan masalah perekonomiannya. Dari banyaknya kegiatan yang dilakukan anggota koperasi mulai dari membeli maupun menjual barang di koperasi dampaknya sangat menguntungkan. Misalnya harga pulpen di koperasi dan toko lain sama-sama seharga 2.000. Lebih menguntungkan jika membeli pulpennya di koperasi karena keuntungan penjualan di koperasi nantinya akan dibagikan ke seluruh anggota. Dilihat dari sini sudah jelas koperasi lebih menguntungkan.

Koperasi didirikan dengan prinsip yang bagus, yaitu keanggotaan bersifat sukarela. Koperasi juga dikelola secara demokrasi sehingga ketika ada pemilihan suara pengurus dilakukan voting dan masing-masing anggota harus mengeluarkan suaranya. Pada koperasi, SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan dengan adil sesuai dengan jasa usaha dari masing-masing anggota. Tidak seperti badan usaha lain, koperasi membagi hasil usaha sesuai dengan jasa yang diberikan. Pada koperasi, dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga diketahui oleh para anggota. Dalam koperasi, para anggota dapat berinvestasi dari modal yang ditanam di koperasi. Dari modal tersebut dapat dilaksanakan suatu usaha yang dapat mensejahterakan ekonomi para anggotanya. Tetapi koperasi saat ini seperti sudah tidak dipedulikan lagi dan tidak dilirik sebagai badan usaha yang menguntungkan. Salah satu penyebabnya adalah karena koperasi belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Pada saat ini koperasi seperti digantikan oleh pihak swasta misalnya minimarket yang sudah semakin berkembang karena dianggap lebih menguntungkan.

Koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun harusnya diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dana kemakmuran rakyat. Di dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 1 telah dinyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan “. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut, menyatakan pula bahwa kemakmuran masyarakatlah yang harus lebih diutamakan di atas kemakmuran sekelompok orang atau perorangan. Jika mengacu kepada pasal 33 ayat 1 di atas tersebut, maka badan usaha atau perusahaan yang paling sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan adalah Koperasi. Bahkan, di dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini, menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, serta sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti yang diinginkan pasal 33 UUD 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensinya sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Seperti diketahui bersama, bahwa perekonomian nasional Indonesia disangga oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan KOPERASI. Bila melihat kembali kepada UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Koperasi memiliki kedudukan yang setara dan istimewa yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Nasib keberadaan koperasi banyak dipertanyakan. Bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi tentang koperasi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya.

Pada masa ini pembangunan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi kurang memperlihatkan  kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya. Keadaan ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan koperasi.

Pemerintah lebih menekankan pada sistem ekonomi neoliberal. Cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, agaknya semakin sulit saja. Padahal antara sistem ekonomi neoliberal dan koperasi ibarat air dan minyak. Keduanya saling bertentangan dan mustahil untuk bisa berdampingan ataupun seiring sejalan. Ekonomi neoliberal menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar dan padat modal, dan yang terjadi kemudian yang kaya semakin kaya, dan orang miskin tetap melarat. Sedang koperasi bertujuan untuk memperjuangkan kemakmuran bagi anggotanya.

Kegagalan demi kegagalan yang terjadi pada koperasi semakin terdengar di seluruh pelosok negri ini. Meski pemerintah memiliki kementerian yang menangani koperasi, namun kemauan pemerintah membangun koperasi belum sepenuh hati. Pemerintah lebih asyik masuk dengan pembangunan sistem ekonomi yang tak pro rakyat, yakni sistem ekonomi neoliberal tersebut.

Pada tahun 2010 misalnya, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 170.411 unit dengan jumlah anggota 29,240 juta. Terjadi peningkatan 9,97% dibanding 2008. Dari segi volume usaha, pada 2010 mencapai Rp 82,1 triliun atau naik 19,95% dibanding volume usaha pada 2008.

Namun hasil ini belum bisa dikatakan baik. Menurut majelis pakar DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) (2010-2015), DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, M.Sc., dari peningkatan – peningkatan tersebut dibarengi dengan lebih dari 10% koperasi di indonesia sudah tidak aktif lagi. Dan sebagian besar koperasi tersebut berada di daerah pedesaan, yang sering di sebut dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Padahal dalam perjalanannya, KUD merupakan basis sektor primer yang memberikan lapangan pekerjaan terbesar bagi penduduk indonesia. Artinya dengan kemandekan KUD menjadi cermin mundurnya kemajuan perekonomian di pedesaan yang berakibat meningkatkan pengangguran di pedesaan.

2. Apa solusi, saran dan kebijakan pemerintah akan nasib keberadaan koperasi saat ini ?

Solusi dan saran yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan koperasi di Indonesia agar masih tetap bertahan yaitu dengan melaksanakan beberapa program yang dapat pemerintah maupun masyarakat (anggota atau nonanggota koperasi) lakukan. Di Indonesia keberadaannya sudah semakain jarang dan dalam skala yang relative kecil. Banyak koperasi –koperasi di Indonesia yang masih mempunyai masalah-masalah yang terjadi baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kita sebagai warga Negara Indonesia juga harus mempunyai peran dalam menyelamatkan koperasi-koperasi di Indonesia dengan didampingi oleh pemerintah. Program-program yang dapat dilakukan yaitu :

Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola organisasi, tata laksana dan pengawasan melalui peningkatan pelaksanaan fungsi alat perlengkapan koperasi-koperasi tersebut dan peningkatan kemampuan berkoperasi para anggota. Di samping itu program ini juga diarahkan pada tindakan-tindakan untuk mengintensifkan usaha-usaha menanamkan pengertian berkoperasi di kalangan masyarakat, agar masyarakat dapat lebih menghayati makna hidup berkoperasi. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan program ini akan diarahkan agar asas-asas kope­-  rasi seperti swadaya, swakarya, swakerta, kesetiakawanan antar anggota, dan kekuasaan tertinggi berada pada rapat ang­gota, tetap diusahakan agar makin menjadi kenyataan. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut.

  1. Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi dengan mendorong agar perlengkapan organisasi koperasi berfungsi sepenuhnya dengan   adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga koperasi benar-benar mampu mencerminkan sifat demokrasi dan watak sosialnya namun juga tetap mampu melaksa­nakan kegiatan usahanya atas dasar perhitungan-per­hitungan ekonomi;
  2. Mengembangkan sistem organisasi dengan manajemen peran serta koperasi agar peranan anggota dalam menentukan kebijaksanaan dan peran sertanya dalam ke­giatan usaha dan pengawasan menjadi semakin besar;
  3. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis, kete­rampilan manajemen dan jiwa kewirakoperasian para pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan tugas masing-masing, seperti pembukuan, pembelian, penjualan dan pergudangan;
  4. Memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan tenaga manajer terdidik dan terlatih untuk mengelola usaha dan keuangan koperasi;
  5. Membantu pengembangan dan pembinaan sistem infor­masi manajemen koperasi;
  6. Membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi  secara terpadu dengan instansi terkait sebagai pelengkap bagi pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi; Selanjutnya gerakan koperasi juga akan dibina agar mampu menjalankan fungsinya atas kekuatan sendiri dengan mendorong kerja sama antara koperasi-koperasi.

Program Pengembangan Usaha Koperasi

Program pengembangan usaha koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi untuk makin mandiri dalam usaha-usahanya. Program pengembangan usaha koperasi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

  1. Meningkatkan kemampuan dan peranan koperasi-koperasi dalam kegiatan ekonomi, masing-masing sesuai dengan kepentingan para anggotanya, dan membantu memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut usaha koperasi, dalam pengadaan dan penyaluran bahan kebutuh­an pokok dan konsumsi, produksi, pengolahan hasil dan pemasarannya, dalam perkreditan, simpan pinjam dan lain-lain.
  2. Membantu peningkatan kemampuan permodalan koperasi melalui sistem perkreditan. Sukses koperasi di bidang perkreditan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, karena pelayanan di bidang ini pada akhirnya sangat menentukan kesuksesan koperasi  dalam kegiatannya dalam usaha distribusi dan peng­olahan serta pemasaran.
  3. Membantu mengusahakan permodalan bagi koperasi yang secara ekonomi usahanya kurang layak, tetapi kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para anggota dan masya­rakat sekitarnya
  4. Membantu peningkatan dan pembinaan usaha lembaga-­lembaga keuangan milik koperasi seperti Bank Koperasi agar lembaga tersebut mampu berperan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan permodalan koperasi;
  5. Membantu peningkatan dan pengembangan kerja sama dan jalinan usaha antar koperasi dan antara kope­rasi dengan Perusahaan Negara dan Swasta;
  6. Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha koperasi di bidang perkre­ditan, pengolahan produksi dan pema­saran hasil agar koperasi benar-benar  dapat berswadaya dan mandiri

Program Penunjang

1. Program Pembinaan Generasi Muda di Bidang Perkoperasian, Dalam rangka peningkatan peranan generasi muda dalam pembangunan koperasi maka akan dilakukan pembinaan generasi muda di bidang perkoperasian guna menciptakan kader-kader koperasi yang tangguh, mempunyai dedikasi tinggi pada koperasi dan berjiwa wirakoperasi.

2. Program Pendidikan Tenaga Pembina Koperasi. Program Pendidikan Tenaga Pembina Koperasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta rasa pengabdian dan tanggung jawab para pejabat pembina koperasi agar lebih besar kemampuan dan dedikasinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi. Pelaksanaan program ini akan berupa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, kursus dan penataran di bidang-bidang teknis per­koperasian, pengembangan usaha dan pembinaan kelembagaan, serta administrasi koperasi. Tenaga pembina ini akan ber-  tindak sebagai pelatih dan penyuluh perkoperasian, pembina akuntansi dan audit, pembina perkreditan, pengumpul dan peng analisa data perstatistikan, penilai proyek dan lain-lain.

3. Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian. Dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pembangun­an koperasi, maka dilaksanakan pembinaan para wanita di bi­dang perkoperasian guna menciptakan kader-kader yang tangguh, yang mempunyai dedikasi tinggi pada koperasi dan berjiwa wirakoperasi.

4. Program Penelitian Perkoperasian. Program penelitian perkoperasian bertujuan untuk secara teratur memberikan bahan informasi guna penyusunan kebijaksa­naan dan rencana kegiatan pembangunan koperasi, untuk memperoleh masukan yang andal untuk dapat mengatasi permasalahan perkoperasian yang timbul dan untuk meningkatkan pengetahuan para pembina koperasi. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Melakukan penelitian dan pengkajian yang meliputi seluruh aspek pembinaan dan pengembangan perkoperasian melalui pendekatan lintas sektoral yang ter­koordinasi dan terintegrasi; Mengadakan analisa kebijaksanaan dalam rangka pem­binaan dan pengembangan perkoperasian dalam keter­paduan dengan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya; Melaksanakan penelitian tentang kualitas koperasi yang ada dan penelitian mengenai masalah-masalah yang menentukan daya guna dan hasil guna pelaksana-  an peranan koperasi dalam berbagai sektor pembangun­- an, termasuk masalah-masalah sosiologi yang mendorong dan atau menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia; dan Melaksanakan penelitian terapan tentang perkembangan koperasi dan lingkungan masyarakatnya, untuk dapat mengidentifikasikan sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan koperasi dalam melayani anggotanya.

5. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Mengeluarkan kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan koperasi secara terarah dan bertahap. Kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, permodalan, kemampuan teknologi, kualitas SDM, pemasaran, jaringan usaha, menciptakan iklim yang kondusif, dan bertahap dimulai skema hibah untuk peningkatan keterampilan usaha, dana bergulir, pinjaman lunak, modal ventura dan pinjaman lunak. Secara terarah program ini dapat menyentuh segala aspek yang bertujuan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, contoh kebijakannya :

– Pemerintah perlu mensosialisasikan kembali hakikat dan substansi pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Istilah disusun mengindikasikan pemerintah harus bertindak aktif menyusun, mengatur dan mengusahakan ke arah perekonomian yang didasarkan atas demokrasi ekonomi dan jangan membiarkan perekonomian tersusun sendiri atas kekuatan pasar.

– Pemerintah perlu memiliki political will yang kuat terhadap eksistensi dan pengembangan koperasi sebagai sarana membangun perekonomian nasional menuju pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, berbagai peraturan dan kebijaksanaan ekonomi diharapkan dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi, memberikan kepastian usaha, memberikan perlindungan terhadap koperasi, menciptakan kondisi persaingan yang sehat, dalam pelaksanaan mekanisme pasar (UU No. 25 Tahun 2000).

Program selanjutnya adalah ini meliputi kegiatan ­kegiatan berikut : Melakukan usaha peningkatan daya guna dan hasil guna kegiatan aparatur pemerintah untuk mewujudkan aparat pembangunan perkoperasian yang profesional, bersih dan berwibawa;

Melakukan usaha penyempurnaan dan peningkatan tata laksana dan administrasi di lingkungan pemerintah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perkoperasian pada khusus­nya melalui penyempurnaan dan peningkatan perumusan dan penyusunan kebijaksanaan, rencana program dan anggaran, dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan proyek-proyek pembangunan koperasi;

Meningkatkan usaha pemantapan dan penyempurnaan sistem pengawasan di lingkungan Departemen Kope­rasi, baik pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat maupun pengawasan oleh aparat pengawas fungsional;

Meningkatkan pengembangan sistem manajemen penye­- diaan data mengenai hasil pembinaan dan proses pelaksanaan pembinaan secara periodik dan terpadu;   dan

Melakukan usaha peningkatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menyediakan bahan-bahan dan saran-saran guna penyusunan rencana, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang meliputi tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap penyim­pangan yang terjadi atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

6. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat Pemerintah melalui penyediaan prasarana dan sarana fisik dalam bentuk pengadaan, perluasan atau rehabili­- tasi kantor serta pengadaan sarana kantor dan sarana kerja di tingkat propinsi dan kabupaten atau kodya yang memerlukan, secara memadai.

RINGKASAN 

Sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia, seharusnya keberadaan dan peran koperasi menjadi kunci utama dalam ekonomi kerakyatan. Namun kenyataannya yang ada malah berlawanan. Koperasi kini diambang ada dan tiada.

Koperasi menjadi tidak berkembang karena pengetahuan dari anggota koperasi yang masih rendah, hal itu terjadi karena sosialisasi yang belum optimal. Yang anggota koperasi tahu, koperasi hanya bertujuan untuk melayani konsumen seperti biasa. Karena pengetahuan yang minim itu, manajemen koperasi menjadi belum professional untuk bertindak. Padahal sebenarnya anggota koperasi juga merupakan bagian dari kepemilikan koperasi sehingga merka berhak untuk berpartisipasi menyumbang suara dan saran untuk kemajuan koperasi di kemudian hari. Jika anggota peduli dan mengerti dengan hak dan kewajibannya, anggota akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota. Dalam kemajuan koperasi, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan karena kerapkali terjadi penyelewengan. Seharusnya pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pengawas saja, anggota juga harus turut andil dalam pengawasan kinerja perkoperasian. Selain itu dari anggotanya sendiri juga harus memiliki kejujuran dan kesadaran dari diri sendiri untuk tidak mengikuti hawa nafsu saja. Di dalam koperasi seringkali tidak diberikan keleluasaan dalam menjalankan setiap tindakannya.
Pemerintah seharusnya menomor satukan pengembangan koperasi di indonesia ketimbang sistem ekonomi liberal dan juga memberikan perhatian lebih kepada koperasi di Indonesia. Dengan cara memberikan bantuan, pelatihan dalam pengelolaannya, kebijakan – kebijakan yang dapat mengguntungkan koperasi, dan memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa koperasi bukan sama seperti badan usaha lainya, tujuan koperasi adalah mensejahterakan rakyat. Agar cita – cita menjadikan koperasi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dapat terwujud dan memprestasikan koperasi indonesia di kancah internasional karena penggagas berdirinya koperasi adalah putra bangsa indonesia sendiri.

SUMBER

http://ozaycamfrog.blogspot.com/2013/01/koperasi-indonesia-hidup-segan-mati-tak.html

http://partaigerindra.or.id/2012/01/05/koperasi-hidup-segan-mati-tak-mau.html

Tugas 1 Softskill Ekonomi Koperasi, Sejarah Koperasi Dan Pengaruh Konsep Luar Terhadap Koperasi Indonesia

NAMA                 :  ANITA FANTASTIKA

NPM / KELAS    :  11213094 / 2EA22

DOSEN                :  SARAH WIDIA RAHMARINI

PERMASALAHAN

1. Jelaskan secara singkat bagaimana sejarah koperasi di Indonesia !

2. Bagaimana konsep luar mempengaruhi koperasi di Indonesia ?

ANALISA

1. Sejarah Koperasi Di Indonesia

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluarga. Kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu Co=Bersama dan Operation=Usaha yang mempunyai arti ” Usaha Bersama “.

Gerakan koperasi diperkenalkan pertama kali oleh Robert Owen (1771 – 1858) yang merupakan seorang berkebangsaan Skotlandia pada usaha permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia. Lalu gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786 – 1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Setelah koperasi berkembang dan diterapkan dibeberapa negara eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dari lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja yaitu bernama Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negri (priyayi). Ia terdorong keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang berikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Patih bermaksud untuk mendirikan koperasi kredit model seperti dijerman.

Cita cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen belanda. De Wolffvan sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan megubah Bank Pertolonga Tabungan yang suda ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negri, petani juga perlu dibantu, mereka semakin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Disamping itu dia mendirikan lumbung – lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia berusaha jadikan lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi pemerintah belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan, Pertanian, dan Lumbung Desa tidak dijadikan koperasi tetapi malah dibentuk lumbung lumbung desa baru, bank bank desa, rumah gadai dan centrale kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang orang pemerintah.

Pada zaman Belanda, pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena : Belum ada instansi pemerintah/ non pemerintah yang beri penerangan atau penyuluhan tentang koperasi. Belum ada Undang – undang yang mengatur kehidupan koperasi. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu anjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang bahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda keluarkan peraturan perundangan tentang pengkoperasian. Pertama diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No.43 tahun 1915, lalu pada 1927 dikeluarkan pula peraturan No.91 tahun 1927 yang mengatur Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Tahun 1933 pemerintah Hindia Belanda tetapkan peraturan umum perkumpulan koperasi No.21, itu hanya berlaku untuk golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat, sedangkan peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk perbaiki kehidupan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, serta mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebegai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

Koperasi di Indonesia dikenal sebagai sokoguru perekonomian Indonesia atau sebagai tiang pancang utama yang penting dalam roda perekonomian Indonesia. Sebab falsafahnya yang mengusung kebersamaan seluruh anggota koperasi dinilai sama dengan cara pandang Indonesia mengenai demokrasi. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia adalah implikasi dari perkembangan sistem perekonomian kerakyatan di Indonesia. Pentingnya perekonomian berpihak kepada rakyat menjadi dasar bagi lahirnya Pasal 27 dan 33 UUD 1995 & menjadi dasar pula atas pertimbangan dilahirkannya Undang – Undang Pengkoperasian (UU RI No.25 Tahun 1992) yang tampak jelas adanya keterkaitan erat antara ekonomi kerakyatan dengan didirikannya koperasi.

2. Konsep Koperasi Luar Mempengaruhi Koperasi Indonesa

Konsep koperasi negara barat lahir sebagai gerakan melawan ketidak adilan pasar oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar.

Konsep koperasi sosialis direncanakan dan dikendalikan pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan faktor produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep ini tidak berdiri sendiri tapi merupakan sub – sistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan tujuan sosialis – komunis.

Konsep koperasi negara berkembang terbentuk dari adanya dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembanganya dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota. Pengembangan koperasi dinegara berkembang seperti di Indonesia dengan top down approach (bukan dari kesadaran masyarakat melainkan dari dorongan pemerintah yang disosialisasikan kebawah) pada awal pembangunannya dapat diterima sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dinegara tersebut. Penerapan pola top down approach harus diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan maka koperasi yang benar benar mengakar dari bawah (bottom up approach) akan tercipta, tumbuh dan berkembang.

Keberadaan koperasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri mendapat pengaruh dari perkembangan koperasi di luar Indonesia. Di negara berkembang seperti di Indonesia, koperasi dirasa perlu dihadirkan guna menggerakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut saya, adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan membuat konsep koperasi Indonesia hampir sama dengan konsep sosialis, hanya saja perbedaannya terletak pada tujuan. Tujuan konsep koperasi sosialis adalah untuk rasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi menuju kepada kepemilikan kolektif, namun tujuan konsep koperasi negara berkembang adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi.

RINGKASAN

Di Indonesia, peranan koperasi sangatlah penting bagi pengusaha kecil menengah yang rata rata hanya memiliki modal relatif minim. Jasa jasa penting koperasi sudah dirasakan dalam berbagai hal mulai dari kekurangan modal usaha, kesulitan ekonomi hingga menggunakan koperasi untuk mendapatkan pinjaman demi melunasi hutang hutang.

Dengan dibentuknya koperasi yang mengusung kepentingan bersama, diharapkan dapat menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self-help). Semoga tujuan koperasi seperti yang dicantumkan oleh ” Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 pasal 552, 553 dan 554, yakni: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara “, dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

SUMBER

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://wennyekaputri.wordpress.com/2013/10/13/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia-di-indonesia-2/